Uang Merah vs Uang Kiblik dalam Pertempuran 4 Hari Solo

Pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi aksi ”doorstoot naar yogya” atau yang lebih kita kenal sebagai Agresi Militer Belanda II. Hanya selama 10 jam penyerangan, Yogya jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya arah gerakan militer Belanda menuju ke Solo, karena letaknya yang strategis. Selain itu Sota Solo terdapat Kementerian-kementerian Pengajaran, Bahan Makanan, Penerangan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan, di samping menjadi  Markas Divisi II dan IV Siliwangi serta Markas Besar Badan-badan Kelaskaran.

UANG MERAH
Menurut Soetantya Wiraatmadja dalam Bersimpuh di Hadapan Ardjoeno Berdasarkan Siasat No. 1 dan Perintah Pangsar ttg. 9 Nop. 1948, strategi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam menghadapi Agresi Belanda menggunakan siasat menyingkir keluar kota dan setelah usai mengkonsolidasi diri, baru mengadakan serangan balasan terhadapa Belanda secara perang gerilya. Pertahanan se-Karesidenan Surakarta itu sendiri diserahkan kepada Letkol Slamet Riyadi.

Dengan taktik tersebut, tentara Belanda yang dikerahkan dari Yogya dan Semarang, tidak menghadapi perlawanan yang berarti dari pihak TNI. Akhirnya pada tanggal 21 Desember 1949 Belanda membentuk Tentara dan Polisi Pribumi untuk mengawal Pemerintahan Sipil Federal yang dipimpin oleh Residen Linck, seorang sarjana hukum Belanda yang sangat berpengalaman dan menguasai seluk beluk kota Solo.

Di lain pihak, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa (PTTD) Kolonel AH Nasution mengelurakan Maklumat No. 2 MBKD tertanggal 22 Desember 1948 tentang pemberlakuan Pemerintahan Militer untuk seluruh Pulau Jawa. Bagi Kota Solo sendiri, kondisi tersebut menjadi sedikit sulit. Karena sebelumnya telah melakukan taktik pengosongan kota dan bumi hangus, banyak dari pejabat Pamong Praja telah menyingkir keluar kota. Tetapi pada akhirnya terbentuk juga Pemerintahan Sipil RI secara klandestein dengan walikota seorang mahasiswa, Soedjatmo, dan wakilnya juga mahasiswa, Soeharjo Soerjopranoto. Wakil Walikota Soeharjo inilah yang kelak lebih aktif mengurus pemerintahan. Sedangkan untuk posisi Residen Surakarta dipegang oleh Soediro.

UANG BELANDA


Agar Pemerintahan Militer untuk wilayah hukum se-Karesidenan Surakarta dapat berjalan lancar, Residen Soediro telah mengeluarkan uang RI lokal bagi seluruh wilayah hukumnya. Oleh rakyat, uang tersebut lebih dikenal dengan sebutan ”uang kiblik”. Bentuk fisik dari uang kiblik tersebut sangat sederhana. Dengan bahan kertas minyak (payung) yang dicetak dengan kondisi tidak sempurna. Pemerintahan Federal juga mengeluarkan uang yang berlaku di wilayah yang diduduki. Cuma kondisi fisiknya benar-benar sempurna sebagaimana layaknya uang di kala itu. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan ”uang merah” karena memang warnanya yang kemerah-merahan.

Dibakar

Dualisme sistem moneter ini ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa. Karena pada kenyataannya ada beberapa toko besar yang tidak mau menerima kehadiran uang kiblik. Di antaranya adalah took ”Eng Bo” dan ”Obral” di daerah Coyudan, serta took ”Dri Huk” di daerah Pasar Legi. Bahkan ketiga toko besar ini selalu mencemooh adanya uang kiblik tersebut. Akibatnya tiga buah toko tersebut diledakkan oleh Tentara Pelajar (TP) menggunakan trek-bom hingga terbakar habis. Pengeboman inilah yang menjadi serangan balik pertama TP semenjak Agresi Belanda II

Menurut Drs Soedarmono SU, sejarawan dari UNS, dualisme sistem moneter memang merupakan strategi dari Pemerintahan Militer. ”Saya melihat dalam konteks masa transisional itu gejolak-gejolak politik akan muncul. Saat itu gejolak politik antara Tentara Pelajar dan Pemerintahan Federal Belanda sedang bertarung memperebutkan akses sipil,” ujar pria yang akrab dipanggil Pak Dar ini.

Pertarungan itu terjadi di ranah sosial ekonomi melalui mata uang kiblik versus uang merah. Pihak Belanda sengaja menggunakan golongan pedagang yang beretnis Tionghoa dalam merengkuh akses sipil. Pada masa itu karena tekanan yang begitu besar dari pihak Belanda, sebagian besar golongan pedagang memang memihak pada Belanda. Hanya sebagian kecil pedagang besar yang mau menerima uang kiblik tersebut. Sistem harga pun diterapkan oleh Pemerintah Belanda dengan meniadakan proses tawar-menawar. Semua barang dibandrol harga pas pada saat itu.

”Bahkan orang pribumi kalau berani menawar pasti dihina, ini diperbolehkan oleh Belanda. Ini sesuai dengan teori Poekle, bahwa di tengah masyrakat selalu ada dual economic. Terjadi pertarungan antara ekonomi yang berbasis kapitalisme akan berhadapan dengan ekonomi kerakyatan yang berbasis populis,” imbuhnya.

Pertarungan ini paling terasa di daerah batas kota. Saat itu kekuatan antara pengguna uang kiblik dan uang merah dalam populasi berimbang. Seperti yang terjadi di daerah Pasar Nangka, Pasar Kembang dan Pasar Gading. ”Kalau dilihat konteks transaksi batas-batas kota, dengan pusat pasar adalah Pasar Gede dan Legi, maka muncullah fenomena penolakan mata uang merah di daerah pinggiran, seperti Pasar Nangka, Kembang dan Gading. Dan itu sudah merujuk ke arah konflik yang lebih besar,” kata Pak Dar lebih jauh.

Hal inilah yang kemudian hari memunculkan dimensi nuansa sosial ekonomi dalam kasus pembantaian rakyat sipil oleh tentara Belanda di Pasar Nangka, Kembang dan Gading.

“Dualisme sistem sosial ekonomi ini sangat menarik untuk dijadikan kajian sejarah lokal Kota Solo. Sayang banyak sekali arsip tentang itu yang kurang mendukung,” ujar Pak Dar menutup pembicaraan. (aengaeng.com/Hendro Prabowo)

Foto ilustrasi iwandahnial.files.wordpress.com, banknoteworld.com, ar1bowo.multiply.com